Kaltim Pasti Bisa ! Pelaksanaan E Government, Salah satu Upaya Mewujudkan Good Governance di Kaltim

Kabar menggembirakan bagi masyarakat Kalimantan Timur. Pelaksanaan e Goverment atau yang biasa di singkat menjadi e gov, sedang giat-giatnya di laksanakan di Kalimantan Timur. Tentu saja hal ini diharapkan dapat membantu peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih memang tujuan dari e goverment ini untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan dan aksesibilitas pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya.

e government

Diharapkan e government merupakan salah satu Upaya untuk menuju penerapan good governence di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. E goverment sendiri mengandung pengertian penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Informasi dan pelayanaan tersebut terkait urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Beberapa pelayanan e government yang telah dilakukan antara lain Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Lelang Pengadaan Barang Secara Elektronik (LPSE),e KTP, SIMDA online, SIMBADA, termasuk pengembangan terkini e-Healty dan lainnya.

Dengan pelaksanaan E government ini diharapkan selain dapat meningkatkan pelayanan seperti yang di sebutkan diatas, juga dapat meminimalisasi dan memfilter hal-hal yang negatif. Antara lain pemanfaatan pelayanan untuk kepentingan politik, praktek KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi.

Optimis Pelaksanaan E Government Menuju Good Governance Kaltim.

Sebagai warga Kaltim, saya pribadi optimis dalam pelaksanaan e goverment di Kaltim. Walaupun memang banyak hal yang harus dilakukan dan di benahi, namun saya tetap berkeyakinan pelaksanaan e government bisa berjalan dengan baik.

Walaupun dalam pelaksanaan e goverment di Kaltim menimbulkan kesan tersendiri bagi masyarakat. Ada masyarakat yang merasa terbantu dengan e goverment karena lebih mudah, efisiensi dan cepat. Tapi tidak menutup kemungkinan ada masyarakat yang tidak terlalu nyaman dengan keberadaan e government, karena dianggap terlalu ribet, terlalu prosuder, dan banyak alasan lainnya.

Sebenarnya hal ini wajar dalam masyarakat, tidak hanya di Kaltim tetapi di seluruh Indonesia. Penerapan sistem pemerintahan yang lebih baik terlebih dengan memanfaatkan teknologi dan informasi komunikasi (TIK) terkini, salah satu contohnya mempergunakan e government. Memang tidak lantas diterima begitu saja oleh masyarakat, swasta dan mungkin oleh pelaku dalam hal ini pemerintah. Penyesuaian dan adaptasi program ini memang membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Sehingga tidak jarang masih banyak yang menyangsikan keberhasilan e government ini.

Padahal e government ini merupakan impelementasi salah satu program prioritas di Kaltim. Terutama terkait dengan program reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal ini yang biasa di sebut dengan good governance. Good governance sendiri mengandung tiga terminologi yang masih rancu dengan istilah dan konsep good governance, yaitu: good governance (tata pemerintahan yang baik), good government (pemerintahan yang baik), dan clean governance (pemerintahan yang bersih). Menurut UNDP (United National Development Planning).  Good governance merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Dalam konsep di atas, ada tiga pilar good governance yang penting, yaitu:  a. Kesejahteraan rakyat (economic governance) b.Proses pengambilan keputusan (political governance). c. Tata laksana pelaksanaan kebijakan (administrative governance) .
Sejatinya Indonesia sedang mengarah untuk mewujudkan good governance, sehingga dalam penerapannya di harapkan seluruh daerah dapat bersatu padu dalam bekerjasama mewujudkannya.  Dalam good governance sendiri telah di sebutkan akan ada 3 stake holder yang berperan yaitu pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat.

3 Stake Holder atau Aktor dalam Good Governance

Interaksi antar ketiga stake holder dalam mewujudkan good governance harus dapat berjalan seiring sejalan.   Salah satu cara seperti yang di jelaskan sebelumnya yaitu melalui pelaksanaan e - government di Indonesia, khususnya di Kaltim.  Walaupun dalam pelaksanaan tersebut belum maksimal, tetapi saya berkeyakinan Kaltim Pasti Bisa mewujudkannya, asalkan Pelaksanaan E Government, Salah satu Upaya Mewujudkan Good Governence di Kaltim

Kaltim dan Penghargaan

Sejak dicanangkan oleh Gubernur Kaltim, Awang Farouk pada tahun 2009, penerapan e goverment, memang mengalami peningkatan. Hal ini terbukti, dengan program-program e goverment yang telah dilaksanakan dan mendapat penghargaan secara nasional. Sebut saja program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menduduki peringkat ketiga nasional setelah Kemendagri dan Jawa Barat. Begitu pula denga program Lelang Pengadaan Barang Secara Elektronik (LPSE) , Kalimantan Timur sebagai satu daerah yang berhasil menjalaninya.

LPSE Kaltim yang Mendapat Pengakuan Nasional. Go Kaltim !

Tentu saja keberhasilan ini menjadi tolak ukur bagaimana pelaksanaan e goverment di Kaltim. Namun tidak lantas keberhasilan ini membuat Kaltim berdiam, karena masih banyak pembenahan-pembenahan yang tetap harus dilakukan. Mengingat kemajuan tekhnologi dari waktu kewaktu yang semakin mengalami peningkatan cukup pesat, demikian pula masyarakat Kaltim yang sudah terbuka pola pikir dan menginginkan transparansi serta pelayanan terbaik untuk publik.